Abdi Surya Nagara – BeritaGaruda
Bandung, BeritaGaruda.com – Menjelang peralihan kepemimpinan presiden dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, stabilitas keamanan nasional menjadi salah satu isu krusial yang harus mendapatkan perhatian serius. Dalam konteks ini, pengaruh negatif kelompok kepentingan sering kali menjadi ancaman yang dapat mengganggu proses demokrasi dan menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Kelompok kepentingan—baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial—sering kali berusaha memanfaatkan situasi untuk mengejar agenda mereka sendiri, yang bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dalam beberapa kasus, pengaruh mereka dapat mendorong polarisasi di kalangan masyarakat, memperuncing perdebatan yang seharusnya bersifat konstruktif menjadi konflik yang merugikan.
Seperti yang diungkapkan Dr. Trubus Rahardiansyah, Akademisi Universitas Trisakti “Setelah Pemilu 2024, tidak ada gejolak yang berarti. Saya berpandangan bahwa peralihan kepemimpinan tertinggi di Indonesia akan berjalan ‘smooth’ seperti yang dikehendaki Presiden Joko Widodo, mengingat situasi saat ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan tahun 2019.” dilansir dari Antaranews.
Salah satu dampak nyata dari pengaruh negatif ini adalah munculnya disinformasi dan hoaks yang kian marak, terutama di platform media sosial. Dengan begitu banyak informasi yang beredar, masyarakat mudah terjebak dalam narasi yang menyesatkan, yang tidak hanya memengaruhi pilihan politik mereka, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menyadari keberadaan kelompok kepentingan, tetapi juga untuk secara aktif mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali dan melawan disinformasi.
Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan kelompok kepentingan juga menjadi hal yang sangat penting. Regulasi yang ketat mengenai pendanaan kampanye dan transparansi dalam kegiatan politik harus diperkuat. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat sipil untuk mengawasi dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan.
Di tengah ketidakpastian politik, pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan semua elemen masyarakat untuk menciptakan dialog terbuka. Menggalang komunikasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dapat menjadi langkah awal dalam mencegah pengaruh negatif kelompok kepentingan. Forum diskusi publik dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat bisa membantu menciptakan kesadaran kolektif.
Akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh negatif kelompok kepentingan, kita dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap akan terciptanya proses pemilu yang adil dan transparan, serta terciptanya stabilitas yang kita dambakan menjelang Pilpres dan Pilkada 2024.
Mari bersama-sama menjadi penjaga stabilitas nasional demi masa depan yang lebih baik.