Byan – BeritaGaruda
JAKARTA, BeritaGaruda – Partai Gerindra menyambut baik wacana bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan bergabung dengan pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, komunikasi antara PKB dan PPP ke tim 02. Itu terlihat dari banyak peristiwa politik. Ini termasuk kehadiran Plt Ketum PPP Mardiono di Halal Bihalal Partai Golkar dan foto bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Sufmi Dasco, salah satu tokoh penting Partai Gerindra.
“Komunikasi dengan PKB dan PPP, jos,” ujar Muzani di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
Dia mengamini, komunikasi yang terjalin dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan upaya membentuk rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2024. Bahkan, Wakil Ketua MPR-RI itu sangat puas dengan foto Muhaimin-Dasco yang diunggah di akun @cakiminow, Rabu (16/4/2024).
Foto yang diunggah Muhaimin, berlangsung saat Halal Bihalal di DPR, karena Muhaimin dan Dasco sama-sama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. “Jos foto itu,” sebut Muzani sembari tersenyum.
Diungkapkan, Capres terpilih Prabowo Subianto menginginkanterbangunnya rekonsiliasi politik. Baginya, situasi dunia saat ini banyak terjadi konflik peperangan, dan membutuhkan persatuan antar pemimpin politik di tanah air. “Karena itu Pak Prabowo sangat mengharapkan ini akan menjadi sebuah koalisi besar dalam pemerintahan ini. Untuk bisa sama-sama memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” tambahnya.
Diamininya, komposisi kabinet Prabowo-Gibran saat ini semakin intensif dibahas. Namun, sejumlah persyaratan yang harus dimiliki para calon menteri. Misalnya, harus memahami dan menyetujui program yang telah dikampanyekan ke masyarakat. Hal ini menjadi penting lantaran menteri merupakan pembantu presiden.
“Syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden,” katanya.
Selain itu, kata Muzani, seorang menteri menjalankan kebijakan yang merupakan kepanjangan dari program presiden. “Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan,” pungkasnya.
Muhamad Mardiono, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, menyatakan bahwa PPP tidak akan keberatan jika diajak bergabung ke pemerintahan berikutnya. Mardiono menyatakan bahwa setelah keputusan MK tentang sengketa Pilpres 2024, dia berencana untuk bertemu dengan Prabowo.
Sementara itu, Syaiful Huda, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, mengatakan bahwa mereka baru akan memutuskan tindakan politik apa yang akan mereka ambil setelah keputusan MK disampaikan pada 22 April 2024.
Baca juga : Jokowi Sering Telpon Menhub Selama Mudik Lebaran 2024